Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan tata kelola yang baik (good governance) di berbagai aspek, salah satunya adalah pengelolaan keuangan. Perencanaan keuangan yang matang bukan hanya sekadar menyusun anggaran, melainkan juga bagian dari strategi besar dalam mengarahkan visi, misi, dan program universitas agar berjalan efektif, efisien, serta akuntabel.

Perencanaan keuangan di perguruan tinggi mencakup proses penyusunan, pengalokasian, hingga pengendalian anggaran. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik, riset, dan pengabdian masyarakat dapat berjalan dengan dukungan finansial yang memadai. Beberapa alasan mengapa perencanaan keuangan sangat krusial antara lain:

1. Menjamin keberlanjutan program universitas.
   Tanpa perencanaan keuangan yang jelas, banyak program akademik maupun non-akademik berpotensi terhenti di tengah jalan.

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
   Perguruan tinggi wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana, baik yang berasal dari mahasiswa (SPP/UKT), hibah pemerintah, maupun mitra eksternal.

3. Mendukung pencapaian visi dan misi.
   Setiap rupiah yang dikeluarkan harus sejalan dengan arah strategis universitas dalam jangka panjang.

Beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam perencanaan keuangan perguruan tinggi adalah:

• Efisiensi dan efektivitas: dana digunakan untuk kegiatan yang memiliki dampak langsung dan signifikan.

• Transparansi: informasi keuangan harus dapat diakses oleh pemangku kepentingan.

• Akuntabilitas: setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan.

• Keadilan: alokasi dana dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan fakultas, program studi, maupun unit kerja.

• Berorientasi pada hasil: fokus tidak hanya pada input dan proses, tetapi juga pada output dan outcome.

1. Analisis kebutuhan berdasarkan visi, misi, dan rencana strategis universitas.

2. Identifikasi sumber pendapatan (UKT/SPP, hibah pemerintah, dana riset, kerja sama industri, dsb).

3. Penyusunan anggaran yang realistis dan terukur.

4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala.

5. Audit internal untuk memastikan penggunaan dana sesuai aturan.

Beberapa tantangan yang sering muncul antara lain: keterbatasan anggaran, ketergantungan pada satu sumber dana, fluktuasi ekonomi nasional, serta kebutuhan investasi besar untuk infrastruktur.

Biro Perencanaan, Keuangan, dan Aset (BPKA) Universitas Islam Nusantara memiliki peran sentral dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi seluruh aktivitas keuangan universitas. BPKA memastikan bahwa perencanaan keuangan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik, sehingga UNINUS mampu bersaing sebagai perguruan tinggi yang islami, unggul, dan berdaya saing global.

Perencanaan keuangan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan strategi penting untuk memastikan keberlanjutan, transparansi, dan efektivitas program universitas. Dengan dukungan sistem yang baik, UNINUS melalui BPKA siap mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan berdaya guna.